Kasus
Suaka Peru dan Kolumbia berawal dari suaka yang diberikan oleh kedutaan besar
Kolumbia di Lima pada tanggal 3 Januari 1949 yang diberikan kepada M. Victor
Raul Haya de la Torre yang merupakan ketua partai the American People’s
Revolutionary Alliance di Peru. Pada tanggal 3 Okteber 1948, terjadi suatu
pemberontakan yang dipelopori oleh M. Victor Raul Haya de la Torre. Ia berusaha
mencari kekuasaan di Peru, akan tetapi gagal, dan kedutaan besar Kolumbia
menawarkan perlindungan kepada M. Victor Raul Haya de la Torre, yang dianggap
sebagai pelanggar politik, untuk meningggalkan Peru. Pemerintah Peru menolak
hal tersebut dikarenakan menurut mereka M. Victor Raul Haya de la Torre
bukanlah penjahat politik melainkan penjahat criminal dan tidak berhak mendapatkan
keuntungan dari suaka perlindungan. Dikarenakan tidak dapat membuat suatu
kesepakatan bersama, kedua Negara menyampaikan permasalahan ini kepada
pengadilan internasional (International Court of Justice, ICJ), tuntutan ini
diajukan oleh Kolumbia dan dituntut balas oleh Peru.
Kolumbia menyatakan bahwa, berdasarkan Perjanjian Bolivarian pada tahun 1911
mengenai Extradisi, Konvensi Havana 1928 mengenai suaka, Konvensi Montevideo
1933 mengenai suaka politik, dan berdasarkan hukum internasional Amerika, ia
menyatakan bahwa ia telah memenuhi syarat untuk memberikan suaka. Dilihat dari
pembelaan pertama Kolumbia yaitu perjanjian Bolivarian 1911mengenai perjanjian
extradisi- yang membatasi dirinya pada satu artikel untuk mengakui adanya suaka
bersesuaian dengan prinsip hukum internasional. Didalam kasus extradisi,
pengungsi berada di dalam wilayah Negara lain, apabila suaka diberikan
kepadanya maka keputusan apa pun tidak dapat merubahnya meski dari kedaulatan
Negara dimana pelanggaran dilakukan. Akan tetapi, dalam kasus suaka diplomatic,
pengungsi berada di dalam Negara dimana pelanggaran terjadi, maka keputusan
untuk memberikan suaka dipegang oleh Negara dimana pelanggaran terjadi dan
pengambilan keputusan diputuskan oleh badan hukum Negara tersebut.
Mengenai konvensi Havana yang dijadikan Kolumbia sebagai dasar hukum
perbuatannya, itu tidak mengakui adanya penilaian sepihak baik itu secara
ekspisit maupun implicit. Selain itu, pasal dalam Konvensi Havana menyatakan
bahwa untuk memberikan suaka kepada pengungsi hanya diperbolehkan apabila
Negara asal meminta pemindahan pengungsi tersebut dari wilayahnya ke
pengungsian. Pada kenyataannya, Peru tidak meminta hal tersebut sehingga tidak
ada alasan untuk diberikannya suaka. Sedangkan yang ketiga, yaitu Konvensi
Montevideo tidak diratifikasi oleh Peru, oleh sebab itu konvensi ini tidak
dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menyerang Peru. Dan melihat dari
hukum internasional Amerika, Kolumbia tidak dapat membuktikan keeksistensiannya
baik itu secara regional maupun local, sebagai badan yang formal dan konstan
berdasarkan penillaian sepihak sebagai Negara yang berhak sebagai pelindung dan
berkewajiban atas wilayah negaranya.
Dalam tuntutan balasan oleh Peru, ia menyatakan bahwa M. Victor Raul Haya de la
Torre melakukan kejahatan criminal biasa oleh sebab itu berdasarkan Konvensi
Havana, ia tidak berhak menerima suaka. Lalu tuntutan keduanya adalah
dikarenakan urgensi maka dibawah Konvensi Havana suaka tidak dapat diberikan.
Konvensi Havana pada dasarnya tidak memberikan pembolehan pemberian suaka
kepada orang yang sengaja melawan hukum di Negaranya. Suaka hanya dapat
mengintervensi melawan tindakan pengadilan apabila terdapat aksi yang
sewenang-wenang yang ada di dalam peraturan hukum. Hal ini tidak terdapat di
Peru dimana tidak ditemukannya penghapusan jaminan hukum. Selain itu, Konvensi
Havana tidak bisa menetapkan seseorang untuk menghindari pengadilan
nasionalnya. Seperti yang terdapat dalam hukum kebiasaan tertua di Amerika yaitu
tidak adanya intervensi.
Dalam keputusannya, pengadilan, dengan hasil empat belas suara berbanding dua,
Kolumbia tidak boleh secara sepihak memutuskan dan mengikat Peru sebagai
pelanggar, dengan lima belas suara berbanding satu menyatakan bahwa Peru tidak
terikat untuk mengirimkan perlindungan sebagai suaka. Di lain pihak, pengadilan
menolak, dengan lima belas suara berbanding satu, bahwa M. Victor Raul Haya de
la Torre merupakan penjahat criminal biasa, karena pemberontakan militer tidak
termasuk kejahatan criminal biasa. Terakhir, dengan sepuluh berbanding satu
suara, tanpa mengkritik sikap yang dilakukan oleh duta besar Kolumbia di Lima,
menganggap persyaratan yang sesuai untuk adanya suaka berdasarkan perjanjian
yang relevan tidak terpenuhi pada saat ia menerima M. Victor Raul Haya de la
Torre. Justru, berdasarkan konvensi Havana, suaka tidak boleh menjadi hambatan
untuk berlangsungnya proses hukum oleh badan legal di dalam suatu Negara.
Keputusan ini diambil pada tanggal 20 November 1950.
Kasus antara Peru dan Kolumbia tidak berkahir sampai disitu dan bertambah
dengan ikutnya Kuba dalam permasalahan ini. Pada tanggal 13 Desember 1950
mengirimkan berkas mengenai ketidakharusan Kolumbia untuk menyerahkan M. Victor
Raul Haya de la Torre kepada Peru. Pemerintah Peru menyatakan bahwa hal ini
merupakan intervensi pihak ketiga dan tidak boleh dimasukkan di dalam
persidangan. Akan tetapi, dikarenakan pertanyaan yang dibahas dalam hal ini
berbeda dengan apa yang sebelumnya dibahas maka pengadilan menyatakan bahwa hal
ini bukanlah intervensi karena tidak mengganggu jalannya persidangan
sebelumnya. Oleh sebab itu, pengadilan memutuskan bahwa:
By
a unanimous vote that it is not part of the court’s judicial functions to make
a choice among the different ways in which the asylum may be brought to an end;
By
thirteen votes against one, that Columbia is under no obligation to surrender
Haya de la Torre to the Peruvian authorities;
By unanimous vote that the asylum ought
to have cease after the delivery of the judgement of November 20th, 1950, and must be brought to an end.
Jadi,
kesimpulan dari persidangan ini adalah, Kolumbia tidak berhak memberikan suaka
kepada M. Victor Raul Haya de la Torre akan tetapi Kolumbia juga tidak
berkewajiban untuk menyerahkan M. Victor Raul Haya de la Torre kepada Peru.